Karhutla, Kekeringan hingga MBG, Pemerintah Jalankan Koreksi dan Pemulihan

Pemerintah pusat dan daerah masih menghadapi rangkaian tantangan kebencanaan, kesehatan, energi, serta pelayanan publik di sejumlah wilayah Indonesia pada September 2026. Kondisi tersebut tidak dapat dianggap ringan, tetapi perkembangan terbaru menunjukkan penanganan tetap berjalan melalui rehabilitasi pascabencana, operasi pengendalian karhutla, distribusi bantuan kekeringan, perbaikan tata kelola Makan Bergizi Gratis, serta penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin.

Di Aceh, proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana hidrometeorologi memang belum selesai merata. Pemerintah Aceh pada 8 September 2026 menyebut anggaran rehab-rekon tahun ini mencapai sekitar Rp25,65 triliun, dengan sekitar Rp24 triliun dikelola pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah juga meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional agar jalan, irigasi, dan infrastruktur terdampak dapat segera dipulihkan.

Tekanan cuaca ekstrem juga masih menjadi persoalan utama. BMKG pada 14 September menyatakan sekitar 81 persen Zona Musim telah memasuki kemarau, sementara El Niño sangat kuat meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran. BNPB merespons karhutla melalui operasi darat, patroli udara dan water bombing. Di Sulawesi Selatan, BPBD Wajo telah menyalurkan 84.000 liter air kepada 2.292 warga terdampak kekeringan. Di NTT, BNPB melaporkan pada 17 September bahwa pelayanan kesehatan, pemulihan dokumen kependudukan dan pemulihan kegiatan ekonomi terus berlangsung setelah gempa dan tsunami.

Pemerintah juga menghadapi persoalan serius dalam pelaksanaan MBG. Data surveilans Kementerian Kesehatan yang disampaikan dalam pembahasan DPR mencatat 50.059 orang terdampak insiden keamanan pangan hingga 2 September 2026. Alih-alih mengabaikan masalah tersebut, BGN pada 16 September menghentikan sementara 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono menyatakan evaluasi internal menunjukkan ketidakpatuhan terhadap SOP menjadi faktor utama dalam banyak kasus. Penertiban juga berlangsung di sektor pertambangan, termasuk penyitaan ponton tambang timah ilegal oleh kepolisian di Bangka Barat pada 14 September.

Rangkaian persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan di lapangan masih besar dan hasil pemulihan belum seragam. Ukuran pentingnya bukan sekadar apakah masalah masih muncul, melainkan apakah mekanisme negara bekerja untuk mengidentifikasi kegagalan, mengalokasikan sumber daya, melakukan koreksi, dan memastikan pemulihan berlangsung sampai masyarakat kembali memperoleh layanan secara normal.